Kabinet Bersih dan Kompeten

SUSAH benar mencari orang baik di negeri ini. Untuk mendapatkan figur seperti itu, kita ibarat mencari jarum jatuh di tumpukan jerami.

Pengalaman Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam memilih calon menteri menjadi fakta paling telanjang betapa krisis orang baik tengah melanda Indonesia.
Jokowi telah menyerahkan daftar berisi 43 nama calon menteri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari ke-43 nama calon itu, sebanyak 15 orang dinyatakan KPK berapor merah dan kuning. Mereka diduga tidak bersih dari kasus dugaan korupsi. Artinya, dalam konteks itu, kelima belas orang itu dapat dikatakan ‘bukan orang baik’.
Delapan dari mereka bahkan diduga keras dapat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam kurun dua hingga tiga bulan jika Jokowi jadi memilih mereka sebagai anggota kabinet pemerintahan mendatang.
KPK pun merekomendasikan agar nama-nama itu dicoret dari daftar kabinet Jokowi-JK.
Untunglah, Jokowi tidak sekadar basa-basi dalam melibatkan PPATK dan KPK dalam proses seleksi anggota kabinet pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.
Setelah menerima feedback dari KPK tentang rekam jejak yang menyedihkan dari sejumlah calon menterinya, Jokowi tidak mengabaikan catatan merah dan kuning dari lembaga yang selama ini diakui publik sebagai penegak hukum paling kredibel dalam upaya pemberantasan korupsi itu.
Lebih bagus lagi, Jokowi juga mengambil langkah berani, yakni dengan cepat mengganti nama-nama yang tidak lolos rekam jejak sebagai orang baik dari hasil penelusuran KPK.
Karena itu, sangat dipahami jika Jokowi kemudian menunda pengumuman komposisi kabinet kepada publik. Dengan langkah itu, rusaknya kredibilitas kabinet Jokowi-JK akibat para anggotanya terlibat korupsi dapat dihindari. Lebih baik menunda pengumuman nama-nama menteri demi mendapatkan kabinet yang bersih daripada tergesa-gesa mengumumkannya, tetapi belum apa-apa kabinet tidak diterima publik, dicap korup.
Apalagi, kabinet sangat ditunggu-tunggu pasar. Kabinet yang diisi mereka yang beberapa di antaranya diindikasikan terlibat korupsi tentu tidak diterima pasar dan bisa berdampak buruk pada rupiah dan saham.
Jokowi memahami betul bahwa kabinetnya ialah kabinet kerja yang salah satu pekerjaan besarnya ialah memberantas korupsi di negeri ini.
Sangatlah muskil melakukan kerja bersih-bersih jika sapunya sendiri kotor dengan lumpur korupsi.
Karena itu, kita sepenuhnya mendukung langkah Jokowi untuk memastikan integritas para pembantunya.
Kita bahkan mengapresiasi langkah itu karena Jokowi justru telah melahirkan tradisi baru dalam menjamin kebersihan para pembantu presiden dan wakil presiden. Tradisi baru itu ialah melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi kabinet. Kita mendorong tradisi itu diteruskan dan dijadikan pakem politik dalam pemilihan calon menteri atau calon pejabat publik di masa-masa mendatang.
Kita berharap orang-orang baik yang kelak terpilih dalam kabinet Jokowi-JK itu juga orang yang benar-benar bisa bekerja dengan baik pula. Kita tidak ingin kabinet yang terdiri dari orang-orang baik ini, kemudian tidak kompeten, tidak bisa bekerja. Jangan sampai.

Share :

Tweet

✚

Related Post